mimbarmaritim.id (Banjarmasin)
Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin – Kalimatan Selatan, terus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran melalui penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik (FKP) dan Pemberian Penghargaan Pelaporan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta Stasiun Radio Pantai (SROP)/Vessel Traffic Services (VTS) Non-DJPL, pada Kamis (30/7/2026) yang lalu.
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual mulai pukul 14.00 WITA tersebut melibatkan para pengelola, operator dan pelaku usaha yang memiliki serta mengoperasikan fasilitas kenavigasian Non-DJPL di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin.
Forum ini menjadi bagian dari upaya Disnav Banjarmasin membangun komunikasi dua arah sekaligus memberikan apresiasi terhadap kontribusi nyata para pemangku kepentingan dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran melalui kepatuhan pelaporan keandalan SBNP, SROP dan VTS Non-DJPL.
Cakupan kolaborasi tersebut melibatkan 52 pemilik SBNP Non-DJPL serta 35 pemilik/pengelola SROP dan VTS Non-DJPL, yang menunjukkan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku usaha dalam menjaga keandalan layanan kenavigasian.
Keandalan Navigasi Menjadi Garda Terdepan Keselamatan Pelayaran
Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin, Hary Bowo Seno Putro, ST, M.Sc, QIA, menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan urat nadi perekonomian nasional dan konektivitas antarpulau di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan sektor maritim sangat bergantung pada keandalan infrastruktur navigasi pelayaran, termasuk SBNP, SROP dan VTS.
“Koordinasi, transparansi dan sinergi antara regulator, operator dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. SBNP yang andal serta pemantauan lalu lintas pelayaran yang akurat melalui SROP dan VTS adalah garda terdepan dalam mencegah kecelakaan di laut dan memastikan efisiensi logistik nasional,” demikian disampaikan Hary Bowo Seno Putro melalui keterangan resmi diterima redaksi Mimbar Maritim, hari iniSabtu (8/8/2026).
Menurutnya, bahwa melalui FKP, Disnav Banjarmasin mendorong agar komunikasi antara regulator dan operator tidak hanya berlangsung ketika terdapat persoalan, tetapi menjadi proses yang berkelanjutan dalam menjaga keandalan sarana dan pelayanan kenavigasian.
Pelaporan Bukan Sekadar Kewajiban Administratif
Salah satu yang menjadi perhatian dalam forum adalah pentingnya menjadikan pelaporan keandalan sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi aktual fasilitas kenavigasian sekaligus menjadi dasar tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
Perwakilan BUP Indonesia Multi Purpose Terminal, Tri Andri, pada kesempatan itu menyampaikan perlunya mekanisme pengingat pelaporan kondisi SBNP secara berkala serta tindak lanjut apabila dalam periode tertentu terdapat fasilitas yang belum memperoleh penanganan.
Pelaporan, menurut Tri Andri, diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi dilanjutkan dengan komunikasi operasional sehingga permasalahan dapat dievaluasi dan memperoleh rekomendasi penyelesaian.
Menanggapi masukan tersebut, Kepala Disnav Banjarmasin Hari Bowo, mendorong pembentukan grup komunikasi pada masing – masing seksi sebagai kanal komunikasi antara Disnav Banjarmasin dan perusahaan. Melalui kanal tersebut, masukan, keluhan maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha diharapkan dapat lebih cepat tersampaikan dan ditindaklanjuti sehingga tercipta komunikasi yang responsif dan berkesinambungan.
Apresiasi untuk Kepatuhan dan Keandalan
Selain menjadi ruang dialog, FKP juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada pengelola SBNP, SROP dan VTS Non-DJPL yang menunjukkan dedikasi, konsistensi serta kinerja dalam mendukung penyelenggaraan kenavigasian. Penilaian penghargaan dilakukan secara objektif dan transparan menggunakan parameter terukur.
Untuk SROP dan VTS Non-DJPL, penilaian meliputi ketepatan pelaporan, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia serta kelengkapan dan kualitas substansi laporan. Sementara untuk SBNP, penilaian didasarkan pada ketepatan dan konsistensi laporan serta tingkat keandalan atau availability SBNP agar sarana tersebut senantiasa berfungsi dengan baik bagi pengguna jasa.
Hary Bowo juga berharap penghargaan tersebut tidak semata – mata dipandang sebagai kompetisi, tetapi menjadi pemicu bagi seluruh pengelola fasilitas kenavigasian untuk meningkatkan kepatuhan, kualitas pelaporan dan keandalan sarana.
“Bagi yang memperoleh penghargaan, jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Bagi yang belum memperoleh penghargaan, mari terus berproses. Tujuan akhirnya sama, yaitu meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan pelayaran,” katanya.
Satu Rambu Dapat Menyelamatkan Seribu Nyawa
Perwakilan penerima penghargaan kategori SBNP, Suhendra Rudi Hartono dari PT Wahana Baratama Mining, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, di balik setiap pelayaran yang berlangsung aman dan selamat terdapat dedikasi para insan navigasi, mulai dari penjaga menara suar hingga petugas Stasiun Radio Pantai dan VTS yang memastikan fasilitas serta layanan kenavigasian tetap terjaga.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk terus disiplin melaporkan dan menjaga kondisi SBNP karena keberadaan setiap sarana memiliki peran penting bagi keselamatan pengguna jasa pelayaran. “Satu rambu dapat menyelamatkan seribu nyawa,” ungkap Suhendra.
Apresiasi juga disampaikan Zulfahriansyah dari PT Sarana Daya Mandiri, perwakilan penerima penghargaan SROP/VTS. Menurutnya, peningkatan keselamatan pelayaran membutuhkan penguatan koordinasi, komunikasi dan budaya pelaporan. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi dan kepatuhan para pemangku kepentingan sekaligus semakin mempererat sinergi untuk mewujudkan pelayanan navigasi yang andal dan berkesinambungan.
Bangun Ekosistem Keselamatan Pelayaran Bersama
Disnav Banjarmasin berharap Forum Komunikasi Publik tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi ruang komunikasi yang berkelanjutan antara regulator, operator dan seluruh pemangku kepentingan.
Forum tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai kendala di lapangan, mempercepat penyampaian informasi, serta bersama-sama merumuskan solusi terhadap berbagai tantangan penyelenggaraan kenavigasian.
Hary Bowo menambahkan keselamatan pelayaran bukan hanya tanggung jawab regulator, hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Ketika regulator, operator dan pelaku usaha memiliki kepedulian yang sama, komunikasi berjalan baik, pelaporan dilakukan secara konsisten dan sarana navigasi selalu dijaga keandalannya, maka kita sedang membangun ekosistem keselamatan pelayaran secara bersama – sama.
“Melalui kolaborasi tersebut, Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan kenavigasian sekaligus memperkuat budaya keselamatan untuk mewujudkan pelayaran yang aman, selamat, efektif dan berkesinambungan,” pungkas Hary Bowo.(Red-MM).
About the Author
