mimbarmaritim.id (Bandung)
PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) PT PELNI (Persero) Semester I Tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (8/10/2026) kemarin.
Rapat tersebut dihadiri Kepala BPH Migas Wahyudi Anas beserta jajaran Komite BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anditya, Penilik Angkutan Perairan Kementerian Perhubungan Sugeng Priyanto dan Dedi Supardi, Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya, Direktur Armada dan Teknik PELNI Kokok Susanto, serta jajaran Vice President PELNI.
Direktur Utama PELNI Budi Setyawan Wijaya mengatakan ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keberlangsungan operasional kapal PELNI, terutama dalam menjalankan penugasan pemerintah dan melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan kebutuhan BBM PELNI, baik untuk tahun ini maupun ke depan, dapat terpenuhi dengan baik. Terlebih PELNI akan menghadapi penambahan kapal dan rute baru yang tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen pemenuhan BBM dari BPH Migas dan Kementerian Perhubungan,” kata Budi.
Budi menambahkan PELNI terus memperkuat tata kelola pemanfaatan BBM melalui sistem yang transparan, terukur, dan berbasis data. Pengelolaan tersebut mencakup proses penerimaan, pemanfaatan, hingga pelaporan konsumsi BBM di kapal.
“Kami terus berupaya memastikan pengelolaan BBM dilakukan secara transparan dan terukur dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap tata kelola ini dapat membangun kepercayaan antarpihak sekaligus memastikan BBM yang merupakan dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat guna,” ujar Budi.
Sementara, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas pada kesempatan yang sama meyampaikan apresiasi terkait tata kelola dan sistem pengendalian BBM yang diterapkan PT PELNI (Persero). Menurutnya, pengelolaan tersebut telah mencakup rangkaian proses mulai dari penerimaan BBM, pemanfaatannya oleh kapal, hingga pelaporan dan evaluasi yang didukung data terintegrasi.
“Kami melihat pengelolaan BBM di PELNI telah berjalan dengan sistem yang cukup baik. Setiap tahapan didukung pencatatan dan data yang terintegrasi, sehingga kebutuhan BBM masing-masing kapal dapat dihitung, dipantau, dan dievaluasi secara lebih terukur,” ujar Wahyudi.
Menurut Wahyudi, bahwa tata kelola BBM menjadi bagian penting dalam mendukung peran PELNI sebagai penghubung antarpulau dan antarprovinsi. Selain mendukung mobilitas masyarakat, layanan PELNI juga berkontribusi terhadap distribusi barang dan komoditas daerah serta konektivitas wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
“BBM subsidi merupakan dukungan pemerintah yang pemanfaatannya perlu dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Untuk itu, kami mengapresiasi langkah PELNI dalam membangun pengelolaan BBM yang transparan, terukur, dan dapat dipantau,” ujar Wahyudi.
“Harapan kami, penyediaan BBM bagi angkutan laut dapat terjamin dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Ketiganya sangat penting untuk memastikan PELNI dapat menjalankan tugas pelayanan dan mendukung pemerataan ekonomi, terutama di wilayah 3TP,” ungkap Budi lagi.
Budi menambahkan PELNI berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola BBM melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala, sekaligus menjaga efisiensi dan akuntabilitas pemanfaatannya guna mendukung keberlanjutan layanan transportasi laut dan konektivitas nasional.(Red-MM).
About the Author
