mimbarmaritim.id (Jakarta)
Langkah strategis menuju pengawasan dan tata kelola kegiatan bongkar muat pelabuhan yang lebih modern dan terintegrasi resmi digulirkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Sistem Terintegrasi Pengawasan Bongkar Muat (SINTA BIMA). Acara yang berlangsung di lantai 9 Gedung Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok digelar dari pukul 09.30 WIB hingga selesai pada pukul 11.45 WIB.
Persetujuan tersebut disepakati bersama saat digelar Focus Group Discussion (FGD) Program Tata Kelola dan Pengawasan Bongkar Muat Terpadu di Pelabuhan (SINTA BIMA), bertempat di Gedung Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok, Kamis (15/10/1026) kemarin.
Turut hadir pada kesempatan ini, dan sekaligus sebagai narasumber diantaranya Executive General Manager (EGM) PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Tri Saputra, Kabid Lalulintas dan Angkutan Laut Wim Parulian Pondang Hutajulu mewakili Kepala KSOP Utama Tanjung Priok dan jajaran Kantor KSOP Utama Tanjung Priok, Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Dr.Capt. Mugen S. Sartoto, M.Sc, Ketua Sub Kelompok Normal Kerja di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Krisna Juanta, Ketua DPW APBMI DKI Jakarta Capt.Suwondo, Ketua TKBM Pelabuhan Tanjung Priok Asep Selamet dan perwakilan anggota TKBM Tanjung Priok serta stakeholder lainnya.
Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra dalam sambutannya menyampaikan pihaknya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program SINTA BIMA.
Yandri mengatakan pihak pengelola pelabuhan akan sangat diuntungkan apabila operasional bongkar muat dapat berjalan lebih lancar, aman, selamat, dan efisien. Hal ini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok di tingkat Nasional maupun Internasional.
Kabid Lala KSOP Utama Tanjung Priok Wim Parulian P Hutajulu mengatakan Kantor KSOP Utama Tanjung Priok mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu sebagai forum resmi lintas instansi untuk pembinaan serta pengawasan operasional bongkar muat di lapangan.
“Keberadaan tim ini nantinya diharapkan akan mampu menyelaraskan aturan dan menjamin transparansi di seluruh lini operasional khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok,” tegas Wim.
Sementara, Capt.Mugen S Sartoto dalam paparannya menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan TKBM, keselamatan kerja dan efisiensi logistik nasional, sehingga nantinya menjadikan TKBM Sejahtera, Koperasi Mandiri, dan Pelabuhan Memiliki daya saing ditingkat global.
Selain itu, lanjut Capt.Mugen, untuk TKBM perlu dilakukan perubahan karena selama ini terkait kesejahteraan dan perlindungan pekerja belum optimal. Pembagian kerja dan upah belum sepenuhnya transparan dan di butuhkan pengawasan antar – instansi yang masih berjalan.
Sedangkan, perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta pada kesempatan itu menegaskan komitmennya untuk mendukung pembentukan forum lintas lembaga terkait. Pembentukan forum ini dinilai sangat krusial guna memastikan perlindungan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan para buruh TKBM yang menjadi tulang punggung aktivitas kepelabuhanan.
Dengan adanya sinergi yang kuat antar-instansi ini, penerapan program SINTA BIMA diharapkan mampu menciptakan ekosistem Pelabuhan Tanjung Priok yang lebih efisien, aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.(Red-MM).
About the Author
