mimbarmaritim.id (Jakarta)
Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok menerima kunjungan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) In House Training Transportasi Laut dengan jumlah sebanyak 61 orang peserta yang merupakan Auditor Inspektorat Jenderal, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang dilaksanakan di Jakarta, pada Senin (20/4/2026) lalu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis peningkatan kapasitas aparatur pengawasan internal pemerintah dalam memperkuat tata kelola, pengawasan, serta pelayanan publik di sektor transportasi laut.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan, diantaranya : Dr. Ir. Djarot Tri Wardhono, S.T., M.T., Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Dra. Retno Wijayanti, M.,Si, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Dr. Ir. Ahmad, M.MTr., QIA., CFrA., CGRE Inspektur III, Kementerian Perhubungan, Dr. Triono, S.Pel., M.M., Plt. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Wahyu Sunyoto Hadi Adi, S.IP., M.T., CHRM, Kepala Bagian SDMU Inspektorat Jenderal, Hanif Kartika Yudha, S.Sos., M.MTr. Kepala Bagian SDM Ditjen Perhubungan Laut, Fourmansyah, S.H., M.M., M.H. Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, serta diikuti oleh perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kemenhub dan jajaran Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok.
Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Fourmansyah, S.H., M.M., M.H., dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menjembatani antara aspek kebijakan, regulasi, dan implementasi operasional di lapangan.
“Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana pengawasan keselamatan pelayaran, penegakan hukum di laut, serta operasi kapal patroli negara dilaksanakan secara nyata,” ujar Fourmansyah.
Lebih lanjut Formansyah menyampaikan bahwa KPLP memiliki peran strategis sebagai representasi kehadiran negara di laut, dengan mandat utama meliputi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, penegakan hukum di bidang pelayaran, pelaksanaan pencarian dan pertolongan (SAR), perlindungan lingkungan maritim dari pencemaran
Formansyah menjelaskan peran tersebut merupakan implementasi nyata komitmen Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO), dalam menjalankan ketentuan internasional seperti SOLAS, MARPOL, dan STCW.
Sebagai bagian dari kegiatan, para peserta melaksanakan kunjungan lapangan ke kapal patroli negara milik KPLP, yaitu Kapal Patroli KN. Damaru P.214 & Kapal Patroli KN. 348.
Kunjungan ini memberikan gambaran langsung mengenai kesiapan sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan penjagaan, pengawasan, dan penegakan hukum di laut.
Peserta juga mendapatkan pemahaman praktis terkait sistem operasional patroli laut, koordinasi lintas instansi, serta respon cepat terhadap situasi darurat di perairan.
Menurutnya, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis aparatur terhadap operasional transportasi laut, memperkuat sinergi antara Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dengan unit teknis, mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan koordinasi lintas unit, diharapkan mampu mendorong, Pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran nasional, Terwujudnya transportasi laut yang tertib dan berkelanjutan.
“Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan transportasi laut. menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.Yang terpenting bukan hanya struktur organisasi, tetapi seberapa nyata kehadiran KPLP di laut Indonesia,” tegas Fourmansyah.
Melalui kegiatan ini, tambah Fourmasyah, diharapkan tercipta keselarasan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan operasional di lapangan, sehingga mampu memperkuat sistem transportasi laut nasional yang aman, selamat, dan berkelanjutan.(MM-01).
About the Author
