
mimbarmaritim.id (Pesawaran)
Pangkalan KPLP Kelas I Tanjung Priok terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keselamatan pelayaran dan pengawasan kawasan Wsata Bahari melalui kegiatan koordinasi, audiensi, dan permohonan dukungan pembangunan infrastruktur pengawasan Maritim khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Fourmansyah, S.H., M.M., M.H., bersama Kepala Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, dengan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian, S.H., M.H., bertempat di kediaman Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran pada Jumat (22/5/2026) yang lalu.
Pada saat audiensi membahas usulan pembangunan Pos Pengawasan, Pos Pengamanan, dan Dermaga KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di kawasan Dermaga Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Bandar Lampung.
Usulan pembangunan tersebut dilatarbelakangi meningkatnya aktivitas masyarakat dan wisatawan menuju kawasan Pulau Pahawang yang memerlukan penguatan aspek pengawasan, pengamanan, serta keselamatan pelayaran guna mendukung terciptanya aktivitas transportasi laut dan wisata Bahari yang aman.
Keberadaan Pos Pengawasan dan Dermaga KPLP diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi KPLP dalam pengawasan keselamatan pelayaran, pengamanan wilayah perairan, dukungan respon keadaan darurat, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa transportasi laut.
Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Fourmansyah, S.H., M.M., M.H., mengatakan meningkatnya aktivitas wisata Bahari perlu diimbangi dengan penguatan aspek keselamatan pelayaran serta kehadiran sarana pengawasan negara di lapangan.
“Kami tentu berharap pembangunan Pos Pengawasan, Pos Pengamanan dan Dermaga KPLP dapat direalisasikan guna mendukung pelayanan keselamatan masyarakat pengguna transportasi laut sekaligus memperkuat pengawasan di wilayah perairan wisata,” kata Formansyah melalui keterangan resmi diterima redaksi Mimbar Maritim, Senin (25/5/2026).
Formansyah menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadirkan pengawasan serta perlindungan optimal terhadap aktivitas pelayaran dan wisata bahari.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian, S.H., M.H., menyambut baik aspirasi yang disampaikan serta mendukung kolaborasi antarinstansi dalam upaya peningkatan keselamatan pelayaran dan pengembangan kawasan wisata bahari yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Bandar Lampung.
Achmad Rico Julian menambahkan melalui koordinasi ini diharapkan dukungan terhadap pembangunan Pos Pengawasan, Pos Pengamanan, dan Dermaga KPLP dapat ditindaklanjuti secara bertahap guna memperkuat kehadiran negara dalam menjaga keselamatan pelayaran, meningkatkan pengawasan wilayah perairan, serta mendukung pelayanan publik kawasan strategis wisata Bahari.
Kegiatan ini, tambah Formasyah, merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KPLP dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi laut yang selamat, aman, tertib, dan berkelanjutan.(Red-MM).
